JAKARTA – Komisi III DPR dikabarkan menolak semua usulan calon Hakim Agung serta hakim adhoc hak asasi manusia (HAM) yang dimaksud diajukan oleh Komisi Yudisial (KY). Namun hingga pada waktu ini KY mengaku belum menerima surat resmi penolakan tersebut.
“Perlu kami komunikasikan juga bahwa sampai hari ini Komisi Yudisial belum menerima surat resmi dari DPR terkait penolakan semua usulan calon hakim agung dan juga adhoc HAM yang diajukan KY tersebut,” kata Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata ketika konferensi pers di tempat kantornya, DKI Jakarta Pusat, Hari Jumat (16/9/2024).
Menurut Fajar, KY telah terjadi melayangkan surat untuk Komisi III DPR yang tersebut berisi penjelasan bahwa proses seleksi hakim agung telah lama sesuai dengan prosedur berlaku.
“Di mana surat yang digunakan ditadatangani oleh Ketua KY Prof Amzulian Rifai pada Rabu, 4 September 2024 yang dimaksud menyatakan bahwa proses seleksi calon hakim agung dan juga calon hakim adhoc HAM sudah memenuhi persyaratan yang mana ditetapkan Peraturan Perundangan dan juga juga Putusan MK,” katanya.
KY, kata Fajar, menghargai sikap Komisi III DPR pada menanggapi usulan calon hakim agung. Namun, ia berharap, Komisi III DPR sanggup memproses usulan calon hakim agung ke tahap fit and proper test atau uji kelayakan dan juga kepatutan.
“Tentunya Komisi Yudisial juga menghargai kewenangan juga tugas masing-masing lembaga, Komisi Yudisial kemudian DPR, lalu harapannya tentunya semoga usulan ini dapat direspons dengan baik,” katanya.
Untuk diketahui, Komisi III DPR ebelumnya sudah pernah menolak 12 calon hakim agung yang mana diusulkan KY. Sikap diambil lantaran dua calon hakim agung diduga tak memenuhi persyaratan pengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi. Kedua calon itu yakni LY Hari Advianto lalu Tri Hidayat Wahyudi untuk Hakim Agung Kamar Pengadilan Pajak.
“Jadi, dengan berat hati rapat uji kelayakan 12 calon hakim agung ini kita tunda lalu besok kami akan mengadakan rapat intern juga akan memutuskan lanjutan dari uji kelayakan dua calon duta agung ini,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh, pimpinan sidang di dalam Gedung Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
