Jakarta – Kepala Area Advokasi Perhimpunan Pendidikan serta Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan nasib guru setelahnya Kementerian Pendidikan, Penelitian kemudian Teknologi (Kemendikbudristek) mengahapus jurusan IPA, IPS kemudian Agama pada Sekolah Menengah Atas (SMA) pada implementasi Kurikulum Merdeka.
“Memang ada persoalannya. Pertama, ketika ini diterapkan di sekolah anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini telah menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman untuk Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.
Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa cuma yang mana harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas. “Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya.
Hal itu sebab sekolah akan datang cenderung menyesuaikan sumber daya manusia (SDM) atau guru. “Boleh jadi pada saat siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang disebutkan tidaklah akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.
Selain itu, kebijakan ini juga akan datang menciptakan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan ada mata pelajaran yang tersebut dihindari.
Iman takut kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang digunakan bukan kebagian jam mengajar. Terutama berpengaruh untuk sertifikasi mereka. “Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu teristimewa dikarenakan kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya.
Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI Ibukota Indonesia melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing. “Idealnya ini akan ada banyak simulasi kelas oleh sebab itu siswa bebas memilih,” tuturnya.
Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai tambahan fleksibel bagi siswa karea tidak ada dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Agama. Sehingga tak ada diskriminasi prodi saat hendak melanjutkan kuliah.
Kemendikbudristek baru sekadar mengumumkan menghapus penjurusan dalam jenjang Sekolah Menengah Atas atau SMA yang tersebut akan diterapkan pada tahun ajaran 2024/2025. Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan juga Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Investigasi serta Teknologi atau Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menjelaskan peniadaan jurusan di SMA merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka yang tersebut telah diterapkan bertahap sejak 2021.
Sampai 2024, penerapan Kurikulum Merdeka sudah ada mencapai 90 sampai 95 persen untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) lalu SMA atau SMK.
“Pada kelas 11 lalu 12 SMA murid yang sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka dapat memilih mata pelajaran secara lebih banyak leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan serta aspirasi studi lanjutnya,” kata Anindito dihubungi Tempo melalui arahan singkat pada Jumat, 19 Juli 2024.
Dia memperlihatkan bagi murid yang mana ingin melanjutkan kuliah pada bidang teknik sanggup memilih pelajaran seperti matematika, fisika tanpa mengambil pelajaran biologi. “Sebaliknya apabila murid ingin mengambil kedokteran bisa jadi menggunakan jam pelajaran untuk mapel biologi serta kimia. Tanpa harus mengambil matematika tingkat lanjut,” paparnya.
Anindito berharap hal itu dapat lebih banyak membantu fokus siswa pada merancang pengetahuan yang digunakan relevan untuk minat lalu rencana studi murid selanjutnya.
Pilihan editor: Pengamat Kuantitas Pengangkatan Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu sebagai Kompromi Transisi
Artikel ini disadur dari P2G Khawatir Penghapusan Jurusan di Jenjang SMA Membuat Guru Kehilangan Jam Mengajar
