JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, gugatan yang disebutkan diajukan oleh eks penyidik KPK Novel Baswedan dkk.
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 68/PUU-XXII/2024 di area Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Sekadar informasi, Novel Baswedan sama-sama IM57+ Institut, mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada rangka mengajukan Judicial Review (JR) terkait batas usia pimpinan KPK, Selasa, 28 Mei 2024. JR itu dijalankan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
“Alhamdulillah hari ini kami dari IM57 telah terjadi memasukkan permohonan untuk uji materi undang-undang KPK. Yang pada pokoknya sebagaimana tadi disampaikan pada Ketua IM57 bahwa kami melakukan permohonan terkait dengan batas usia pimpinan KPK,” kata Novel di tempat Gedung MKRI, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa.
Novel mengawasi kondisi KPK pada waktu ini sungguh memprihatinkan, sebab permasalahan dalam di lembaga antirasuah telah lama ke level pimpinan. Dengan mengajukan JR itu menurutnya sebagai bentuk perhatikan terhadap KPK.
Dia berharap, MK mampu mengabulkan gugatan yang diajukan, agar memulihkan UU KPK tentang batas usia minimal pimpinan menjadi 40 tahun. Saat ini, UU yang disebutkan menyaratkan calon pimpinan KPK minimal berusia 50 tahun.
“Tentunya keprihatinan itu tiada cuma sanggup dengan ucapan saja. Oleh akibat itu, kami bagian dari warga tentunya dan juga upaya yang digunakan kami lakukan agar aturan persoalan batas usia ini sanggup dikembalikan untuk undang-undang yang tersebut lama atau nanti kita akan sampaikan,” sambungnya.
