Jakarta – Perwakilan buruh menyatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas harus bijak mengawasi persoalan yang dituntut oleh buruh. Tuntutan kaum pekerja itu menyangkut pemutusan hubungan kerja ke sektor lapangan usaha tekstil juga item tekstil atau TPT.
“Kalau Pak Menteri enggak bijak, ya buat apa,” kata Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan seusai audien bersatu perwakilan Menteri Perdagangan dalam kantornya pada Jalan M. I. Ridwan Rais, Nomor 5, DKI Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2024. Yang mewakili Zulhas di pertarungan sama-sama buruh adalah pelaksana harian Direktur Impor Kementerian Perdagangan Iman Kustiaman.
Dalam perjumpaan itu, Iwan datang dengan perwakilan pengurus PSN Jawa Tengah, PSN Jawa Barat, PSN Banten, juga beberapa jumlah organisasi pekerja lainnya. Pertemuan itu meminta-minta agar Menteri Zulhas mencabut Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan juga Pengaturan Impor.
Dia mengungkapkan berdasarkan catatan Lembaga Penelitian lalu Penguraian atau Litbang Partai Buruh dan juga Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPI) per tiga bulan terakhir sejak 2023-2024 terdapat 120.000 buruh secara keseluruhan di dalam bidang TPT kena PHK. “TPT ini kan rantai pasok, dari hulu sampai hilir,” ujar dia.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal memaparkan Litbang Partai Buruh kemudian KSPI mencatatkan data sejumlah 127 ribu buruh sektor tekstil serta hasil tekstil per tiga bulan terakhir pada 2024 terkena PHK. Hal ini disampaikan Said pada waktu buruh berunjuk rasa dalam kawasan Patung Kuda, Gambir, DKI Jakarta Pusat.
Dan diprediksi ada sekitar 20 ribu buruh jasa kurir juga logistik akan terdampak PHK akibat Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Peraturan itu memberikan izin terhadap platform digital bidang usaha asing membentuk unit usaha jasa kurir lalu logistik. Sehingga mengancam bidang usaha jasa kurir lalu logistik domestik. “Mulai bertahap diprediksi lebih banyak dari 20.000 buruh ke bidang kurir lalu logistik akan ter-PHK kalau tidak ada mencabut Peraturan Dirjen Perhubungan,” ucapnya.
Menurut Iwan, anggota SPN yang tersebut terkena PHK mencapai 27 ribu orang. Mereka yang dimaksud mendapat pemutusan kerja itu berasal dari anggota PSN Jawa Tengah, PSN Jawa Barat, juga PSN DKI Jakarta. Jumlah puluhan ribu buruh yang dimaksud diberhentikan itu yang dilaporkan dan juga tercatat.
Ia mengutarakan salah satu contoh yang terdampak PT Unitex Tbk. pada Bogor, Jawa Barat. Karyawan perusahaan tekstil itu awalnya mempunyai 3 ribu karyawan. Setelah PHK, karyawan perusahaan itu saat ini tinggal 140 orang. “Terdampak luar biasa. Hal ini artinya apa?” ujar dia.
Selain PT Unitex, perusahaan lain yang terdampak adalah PT Lawe Adyaprima Spinning Mills lalu PT Grandtex Jaya Nusantara pada Bandung, Jawa Barat. “Ini (perusahaan) sudah ada habis. Hal ini bukanlah sesuatu hal yang tersebut abu-abu,” ujar dia.
Menurut dia, apabila sektor TPT ini merupakan bidang penting di Indonesia, maka seharusnya permasalahan yang dimaksud melilit bidang itu harus secepatnya direspons oleh pemerintah. “Kalau tidak, ya, siap-siap saja, buruh di-PHK di dalam mana-mana. Pabrik terus tutup. Terus siapa yang dimaksud bertanggung jawab terhadap keberadaan buruh?” ujar dia.
Dia mengutarakan pemerintah hadir merespons kesulitan beberapa jumlah perusahaan yang mandek tersebut. Pemerintah, kata dia, jangan menganggap sudah ada peduli semata-mata dengan memberikan bantuan sosial. Bansos tak dapat memenuhi seluruh hidup buruh selama berbulan-bulan. “Itu hanya saja sifatnya sementara. Satu hari juga habis,” ucap dia.
Hari ini Partai Buruh juga banyak konfederasi serikat buruh melakukan unjuk rasa ke Istana Negara yang dimaksud berpusat di Patung Kuda pada pukul 10.00. Setelah itu massa aksi berpindah ke Kementerian Perdagangan kemudian Kementerian Perhubungan pada pukul 12.30. Mereka menghampiri dua kementerian itu untuk memohonkan pencabutan peraturan yang digunakan dianggap merugikan nasib buruh dan juga lapangan usaha tekstil di negeri.
Artikel ini disadur dari Ribuan Buruh Tekstil Kena PHK, Buruh: Menteri Perdagangan Harus Bijak
