Ibukota Indonesia – Kementerian Investasi/ Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM) mengutarakan kebijakan pengolahan materi mentah bermetamorfosis menjadi item bernilai tambah lebih tinggi (hilirisasi) berubah menjadi salah satu acara prioritas dalam pemerintahan berikutnya.
"Ini sudah ada dicanangkan sejak zaman Presiden Jokowi juga insyaAllah nantinya oleh Presiden terpilih, Bapak Prabowo, ini berubah jadi salah satu prioritas, proses lanjut ini," kata Deputi Sektor Pembangunan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno di acara Investortrust Future Pertemuan ke Jakarta, Rabu.
Dirinya memaparkan komitmen pemerintahan selanjutnya terhadap pemajuan proses lanjut dalam Tanah Air dikarenakan beleid yang dimaksud sudah ada memberikan sejumlah faedah bagi sektor ekonomi Indonesia.
Seperti halnya serangkaian pengolahan dalam sektor nikel yang digunakan memberi nilai tambah sejumlah 11,4 kali lipat ketika diolah berubah menjadi nikel sulfat, meningkat kembali 19,4 kali lipat saat dijual sebagai prekursor, juga naik hingga 67,7 kali lipat di mana dijual pada bentuk sel sel kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Selain itu, Riyatno mengutarakan untuk kekal merawat lingkungan proses pengolahan lebih lanjut secara berkelanjutan, menurut ia Kementerian Penanaman Modal telah dilakukan mengimplementasikan beberapa hal, seperti penerbitan regulasi pendukung, insentif perpajakan, menggalakkan kebijakan sektor keuangan, juga aturan pelarangan ekspor unsur mentah untuk nikel, bauksit, tembaga juga timah.
"Insentif perpajakan salah satunya yang mana ditangani melalui Kementerian Investasi/BKPM adalah tax holiday kemudian juga tax allowance. Kemudian juga adanya kebijakan sektor keuangan yaitu OJK menerbitkan kebijakan ke sektor perbankan untuk memperkuat acara percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, misalnya," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menitipkan keberlanjutan pengembangan lebih lanjut sektor hingga proyek perkembangan Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) terhadap Prabowo Subianto pasca berubah jadi Presiden RI periode 2024 – 2029.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa keberlanjutan kegiatan kerakyatan, baik itu keberlanjutan pengerjaan infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM), sangat penting.
Artikel ini disadur dari Kementerian Investasi: Hilirisasi jadi prioritas di pemerintahan baru
