JAKARTA – Pengamat Politik dari Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan dengan beberapa tokoh lainnya akan mengadakan renungan kemerdekaan di area Warung Makan Pulau Dua, Jalan Gatot Subroto, Ibukota pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Syahganda mengatakan, runtuhnya demokrasi kemudian kebebasan sipil dalam Indonesia memacu puluhan aktivis yang mana dipenjara di tempat era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melakukan renungan kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang.
“Acara yang disebutkan untuk mencari makna kemerdekaan bagi seluruh Rakyat Indonesia,” kata Syahganda Nainggolan selaku koordinator inisiator acara yang disebutkan pada keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Dia mengungkapkan, pemberitahuan Persaudaraan Tahanan Politik (Tapol) lalu Narapidana Politik (Napol) 2014-2024 akan dilaksanakan pada acara bertema Memaknai Kemerdekaan 17 Agustus 2024 dengan Semangat Persaudaraan Demi NKRI Tercinta itu. Dia mengatakan, persaudaraan ini merupakan simbol organisasi perjuangan untuk mempertahankan demokrasi dan juga kebebasan berserikat di tempat Indonesia.
“Sebab, kegagalan demokrasi semakin tajam selama kebijakan pemerintah dinasti menguasai spirit hidup bernegara ketika ini,” tuturnya.
Dia mengungkapkan tokoh-tokoh yang digunakan diperkirakan hadir di acara yang dimaksud antara lain mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, Eko Santjojo, Ahmad Dhani, Rizal Kobar, Eggi Sudjana, Roy Suryo, Anton Permana, Habib Rizieq, Hatta Taliwang, dan juga Jumhur Hidayat. Dia mengatakan semuanya korban kebijakan pemerintah di area masa pemerintahan ketika ini.
“Acara akan berlangsung sore hari pada wilayah Pulau Dua Senayan Jakarta, dan juga sebelumnya melakukan tabur bunga di area Makam Rachmawati Soekarnoputri, mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, di tempat Pemakaman Karet Bivak. Rachmawati Soekarnoputri sendiri berstatus terdakwa makar sampai ajalnya,” pungkasnya.
Ada tiga tujuan digelarnya acara tersebut. Pertama, event silaturahmi saling tolong menolong sesama tapol serta napol. Kedua, wadah perjuangan menyatakan pendapat, kebebasan berbicara untuk melawan kekuasaan otoriter. Ketiga, memperjuangkan abolisi, amnesti, rehabilitasi bagi tapol, napol lalu eks napol 2014-2024.
