Daftar Anggaran Belanja Jumbo Kementerian/Lembaga di area Tahun Pertama eksekutif Prabowo

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah terjadi menyampaikan anggaran belanja untuk pemerintah pusat pada RAPBN 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun.
Dalam alokasi belanja pemerintah pusat itu, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp976,8 triliun.Angka ini lebih besar rendah tari belanja K/L di APBN 2024 yang tersebut sebesar Rp1.090,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi kondisi yang disebutkan sengaja dijalankan pemerintah ketika ini agar memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kenapa belanja KL-nya relatif lebih banyak kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun. Hal ini akibat kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,“ ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers RAPBN 2025 dan juga nota keuangan di dalam Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Ibukota Indonesia pada Hari Jumat (16/8/2024).
“Makanya belanja KL relatively, kecuali yang tersebut telah dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang tersebut lain itu masih di-retain di area belanja non KL, yang tersebut makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp1.716,4 triliun,” imbuh dia.
Setidaknya ada 10 yang memiliki anggaran belanja cukup besar pada RAPBN 2025. Adapun pada 2025 nanti, Kementerian Defense (Kemenhan) menjadi yang digunakan paling besar yakni mencapai Rp165,2 triliun. Kemudian disusul Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dimaksud mencapai Rp123,6 triliun.
Beberapa output Fungsi Defense pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, konstruksi rumah dinas prajurit, dan juga pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan.
Sebelumnya berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, total belanja Kementerian dan juga Lembaga mencapai Rp976,8 triliun.
Anggaran yang dimaksud antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan keinginan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya kemudian upah ke-13.






