Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang digunakan Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

INFO NASIONAL –

Catatan Ketua MPR RI

Pendidikan yang dimaksud Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

Kurikulum institusi belajar itu ibarat kompas atau peta jalan bagi anak kemudian remaja untuk memilih kemudian merancang komptensi menyongsong masa depan mereka. Karena itu, muatan kurikulum sekolah idealnya berpijak pada tuntutan lalu permintaan zaman, agar anak serta remaja usia sekolah tak tersesat dalam berada dalam roda pembaharuan yang tersebut terus berputar. Sangat disayangkan bahwa peran pemerintah menghantarkan kemudian menuntun generasi muda beradaptasi dengan pembaharuan zaman terbilang sangat minimalis.

Respons dunia institusi belajar nasional terhadap inovasi zaman belum signifikan. Bahkan, beberapa orang praktisi lalu pengamat sekolah sudah ada sampai pada penilaian bahwa planet lembaga pendidikan nasional tidak ada juga belum bertransformasi mengikuti perubahan. Orientasi lalu muatan kurikulum institusi belajar yang tersebut ditawarkan pemerintah nyaris belum menyentuh keinginan anak didik untuk beradaptasi dengan perubahan. Padahal, roda pembaharuan terus berputar dengan cepat.

Industri 4.0 atau otomasi dan juga pertukaran data terkini di teknologi pabrik berubah jadi contoh pembaharuan yang digunakan terus berproses. Belum berhenti sampai dalam situ, komunitas global sekarang bersiap menapaki era Society 5.0, sebuah konsep tentang metamorfosis sosial lalu sektor ekonomi di mana manusia tambahan mengandalkan teknologi digital untuk memenuhi ragam kebutuhan. Bahkan, hari-hari ini, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pun tampak semakin progresif, utamanya pada otomasi tugas atau pekerjaan rutin hingga analisis data yang digunakan akurasinya tak diragukan lagi. 

Era Industri 4.0, pemanfaatan Kecerdasan Buatan kemudian Sosciety 5.0 sejauh ini hanya saja berubah menjadi perhatian dan juga tema obrolan segelintir komunitas. Sangat memprihatikan oleh sebab itu muatan pembaharuan zaman itu belum dijadikan tema prioritas oleh bumi sekolah nasional. Padahal dunia serta sistem institusi belajar punya kewajiban moral untuk memberi pamahaman sekaligus menghantarkan anak dan juga remaja mengenal dan juga beradaptasi dengan SEMUA pembaharuan itu, agar generasi muda Indonesia tak tersesat di dalam berada dalam roda pembaharuan yang dimaksud terus berputar.

Sudah berubah menjadi pemahaman sama-sama bahwa modernisasi akan terus tereskalasi dikarenakan teknologi terus berkembang. Perubahan atau digitalisasi sejatinya tidaklah baru bagi masyarakat kebanyakan. Sebab, sejak memasuki dasawarsa 90-an hingga awal dekade 2.000-an, warga Tanah Air sudah ada mengenal digitalisasi dengan hadirnya internet dan juga ragam perangkat telepon digital, mobile data hingga teknologi jaringan nirkabel atau Wifi (wireless fidelity). Efisiensi kemudian efektivitas mengomunikasikan juga pola kerja terus berevolusi berubah jadi  semakin cepat. Eskalasi kemudian evolusi itu  telah mengubah dinamika hidup komunitas pada bermacam aspek sebagai penanda inovasi zaman.  Dunia lembaga pendidikan pun berubah menjadi bagian tak terpisah dari arus pembaharuan itu.

Namun, masyarakat mengamati bahwa planet sekolah nasional belum memperlihatkan pembaharuan signifikan seturut permintaan zaman. Memang, pemerintah pasti menyadari berubah-ubah konsekuensi dari pembaharuan itu. Sayangnya, respons terhadap ragam pembaharuan itu terbilang lamban serta juga minimalis.   Publik hanya sekali tahu bahwa hanya sekali kurikulum lembaga pendidikan yang mana terus berubah-ubah. Sekitar enam tahun setelahnya reformasi 1998, Kurikulum 1994 yang padat materi diganti dengan kurikulum 2004 berbasis kompetensi. 

Dua tahun setelahnya, diperkenalkan Kurikulum Level Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 yang  memberi kebebasan untuk sekolah menyusun kurikulum sesuai keinginan kemudian prospek lokal. KTSP kemudian diganti dengan Kurikulum 2013 (K-13) yang mana memberi tekanan pada lembaga pendidikan karakter, pengembangan kompetensi abad 21, kemudian pembelajaran berbasis proyek. K-13 kemudian diganti lagi pada tahun 2020, dengan Kurikulum Merdeka yang digunakan memuat inisiatif Merdeka Belajar.

Tetapi, muatan kurikulum sekolah yang digunakan terus diubah-ubah itu identik sekali tidak ada responsif dengan keinginan anak serta remaja era terkini. Dinamika hidup keseharian pemukim muda era sekarang melekat pada akses Internet, teknologi digital, juga AI. otoritas yang mengatur beragam aspek institusi belajar nasional terkesan sangat lambat merespons beragam konsekuensi pembaharuan pada era digital sekarang. Muatan kurikulum yang tersebut juga terus-menerus berubah itu menyebabkan anak dan juga remaja menghadapi ketikdakpastian untuk menetapkan minat juga merancang kompetensi mereka.  

Digitalisasi pada bermacam aspek keberadaan sudah ada barang tentu menghadirkan tantangan baru yang dimaksud cukup rumit bagi kegiatan belajar-mengajar di globus pendidikan. Para ahli sudah ada berkali-kali mengingatkan bahwa karakter lalu  kebutuhan siswa era terkini pasti berbeda dengan siswa generasi terdahulu. Melek teknologi bermetamorfosis menjadi ciri utama pada Gen-Z dan juga Generasi Alpha. Konsekuensinya, komunitas pendidik atau guru pun harus lebih tinggi melek teknologi agar dapat menjawab permintaan siswa.

Sayangnya, upaya meningkatkan kompentensi digital  komunitas pendidik pun sangat lamban dengan jumlah agregat yang digunakan minim untuk memberi pemahaman digital pada puluhan jt anak kemudian remaja. Pada periode 2023-2024, jumlah keseluruhan pelajar ke Indonesia mencapai 53,14 jt siswa, dan juga 24,04 jt pada antaranya adalah siswa sekolah dasar (SD).  Dalam sebuah kesempatan di bulan Mei 2023, orang pejabat Kemendikbud menyajikan data bahwa dari total jumlah keseluruhan guru di Indonesia, baru 40 persen yang dimaksud melek Teknologi Pengetahuan juga Komunikasi (TIK).

Dan,  60 persen sisanya digambarkan masih gagap dengan pembaharuan ke era digital sekarang. Boleh jadi, faktor ini menyebabkan derajat literasi digital pada masyarakat, utamanya komunitas anak dan juga remaja di dalam Indonesia, tergolong rendah. Setiap 2023, jumlah total guru berserfikat pendidik mencapai 1.274.486 guru, turun dari 2019 yang jumlahnya 1.392.155 guru.

Seturut tuntutan zaman, Indonesi telah pasti akan terus bertransformasi di era digitalisasi yang mana telah menyentuh bermacam aspek keberadaan masyarakat. Konsekuensinya, permintaan akan tenaga kerja dengan keterampilan digital pasti akan sangat besar untuk memenuhi permintaan sektor ekonomi digital Tanah Air yang mana terus bertumbuh. Misalnya, pekerja yang tersebut kompeten pada teknologi informasi, data analytics,  hingga AI. Pemerintah, khususnya Kemendikbud, pun idealnya segera bertransformasi dengan menjadi motor inovasi paradigma di bumi institusi belajar nasional.

Patut diingat lalu digarisbawahi fakta tentang hampir 10 jt Gen-Z yang tersebut telah tersesat ke sedang inovasi sekarang. Mereka tersesat, oleh sebab itu ilmu pengetahuan yang merek pelajari dari kurikulum pada waktu ini tak sesuai permintaan era digitalisasi sekarang. Menyedihkan, oleh sebab itu dia harus menyandang status penganggur juga tak bisa jadi melanjutkan pendidikannya. Agar tidaklah berubah menjadi beban negara ke kemudian hari, pemerintah hendaknya pro berpartisipasi memberi solusi bagi 10 jt Gen-Z yang mana tidak ada bekerja serta bukan bersekolah itu.

Kemendikbud pun diharapkan lebih lanjut agresif di menanggapi permintaan negara akan talenta digital (digital talent). Dari bervariasi studi kemudian laporan, telah dimunculkan beberapa perkiraan tentang keinginan Nusantara akan digital talent. Bank Global pada tahun 2019 memperkirakan Tanah Air butuh sekitar sembilan (9) jt tenaga kerja dengan keterampilan digital hingga tahun 2030. Sedangkan McKinsey & Company pada 2019 juga mengingatkan, hingga 2025, Nusantara akan butuh tambahan per tahunnya sekitar 600.000 pekerja dengan ketrampilan digital untuk melayani pertumbuhan sektor ekonomi digital.

Pada tahun 2020, Tanah Air ICT Institute memperkirakan, keinginan Nusantara akan pekerja dengan ketrampilan digital mencapai satu (1) jt pemukim pada tahun 2024. Sedangkan Kementerian Komunikasi kemudian Informatika (Kominfo) menyebutkan bahwa Negara Indonesia butuh tak kurang dari Sembilan (9) jt digital talent pada 15 tahun ke depan. Idealnya, Kemendikbud mampu menyediakan serta memberi akses seluas-luas untuk anak lalu remaja untuk sanggup mendalami ketrampilan digital sejak dini. Sebab, masa depan digitalisasi Tanah Air ada di pundak anak lalu remaja pada waktu ini. 

Sejak 2019, negara sudah ada melaksanakan kewajibannya membantu sektor institusi belajar nasional dengan alokasi anggaran 20 persen dari total nilai APBN. Artinya, sudah ada ribuan triliun dana APBN dialokasikan untuk menguatkan sektor pendidikan. Menguatkan itu akan terus berlanjut dengan dana beratus-ratus triliun per tahunnya di dalam waktu-waktu mendatang. Selain Kemendikbud kemudian Kementerian Agama, anggaran institusi belajar yang tersebut besar itu pun dialokasikan ke 22 kementerian/lembaga lainnya. 

Dengan besarnya kekuatan itu, bumi lembaga pendidikan nasional mestinya mampu bertransformasi demi masa depan anak lalu remaja. Sebab, menjadi kewajiban moral eksekutif untuk menuntun juga menghantarkan anak dan juga remaja Tanah Air beradaptasi dengan perubahan. Jangan lagi membiarkan pemukim muda Indonesia tersesat di sedang keberlanjutan perputaran roda pembaharuan zaman.

Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas
Trisakti lalu Universitas
Pertahanan RI (UNHAN)

(*)

Artikel ini disadur dari Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman