Ribuan Orang Terancam PHK, Buruh Desak otoritas Cabut Peraturan Izin Usaha Jasa Kurir kemudian Logistik Eksternal
Jakarta – Partai Buruh juga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesi mendesak pemerintah mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang dimaksud mengizinkan platform digital lokapasar asing online seperti Shopee, TikTok Shop, kemudian lokapasar lokal Blibli, Tokopedia yang tersebut membentuk unit usaha jasa kurir serta logistik. Keberadaan unit usaha itu kabarnya menyebabkan banyak pekerja terancam kena PHK.
“Mereka menguasai dari hulu ke hilir. Sehingga jasa usaha kurir serta logistik domestik, seperti J&T, Pos Indonesia, juga Tiki (titipan kilat) ini berbagai kehilangan pekerjaan,” kata dia, pada waktu dihubungi melalui program perpesanan pada Rabu, 3 Juli 2024.
Desakan pencabutan peraturan itu jadi salah satu tuntutan unjuk rasa hari ini, Rabu, 3 Juli 2024. Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, peraturan pembentukan unit bisnis jasa kurir lalu logistik itu melanggar azas persaingan usaha yang digunakan fair. Saat ini menurut dia, beberapa jasa logistik dari wadah asing ini mengancam jasa bidang usaha kurir juga logistik domestik.
Said melanjutkan, banyak pekerja dari jasa penyedia logistik lokal itu terancam kehilangan pekerjaan di rentang akhir bulan Juli-Agustus. “Banyak pekerja akan kehilangan pekerjaan. Si bulan Juli-Agustus akan berlangsung PHK puluhan ribu buruh ke sektor jasa kurir kemudian logistik,” katanya.
Sebab itu, Said mengatakan, Peraturan Dirjen Perhubungan Darat yang digunakan membolehkan izin usaha jasa kurir lalu logistik dari jaringan asing ini harus dicabut. “Karena mematikan bisnis jasa kurir dan juga logistik domestik yang tersebut berujung phk buruh,” tutur dia.
Said menyatakan ada sekitar 500-1000 jumlah keseluruhan massa yang tersebut turun berunjuk rasa hari ini ke sebagian instansi negara. Selain itu, pedemo yang dimaksud tergabung dari Partai Buruh serta KSPI itu akan dibagi untuk berunjuk rasa ke Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.
Sebelumnya Said menjelaskan, demo buruh yang digunakan diinisiasi partai berbendera orange lalu organisasi buruh itu menghadirkan tujuh tuntutan. Selain pencabutan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat, buruh juga mendesak supaya ada kebijakan penghentian PHK buruh tekstil, cabut Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan lalu Pengaturan Impor.
Tuntutan lain, buruh mengajukan permohonan penghentian persaingan tidak ada fit bisnis jasa kurir juga logistik asing, hindari ancaman PHK puluhan ribu buruh ke sektor kurir juga logistik, di antaranya pada Pos Indonesia, KPPU harus memanggil Shopee, Blibli, Tokopedia, TikTok, serta lainnya, untuk melarang platform digital asing terlibat bermain pada perniagaan jasa kurir dan juga logistik.
“Ribuan buruh dari Jabodetabek ini akan berpindah bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi juga tuntutannya,” ucap Said, yang digunakan menyatakan aksi buruh itu dilaksanakan pada pukul 09.30 WIB. Hingga pukul 10.00, belum ada massa buruh memadati Patung Kuda sebagai titik aksi awal. Tapi truk komando massa telah terjadi parkir dalam lokasi unjuk rasa.
Artikel ini disadur dari Ribuan Orang Terancam PHK, Buruh Desak Pemerintah Cabut Peraturan Izin Usaha Jasa Kurir dan Logistik Asing
