JAKARTA – PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re mengadakan pelatihan khusus yang tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang “Business Judgement Rule (BJR)” bagi para anggota Direksi (Board of Directors/BoD) juga Komisaris (Board of Commissioners/BoC) di dalam lingkungan Indonesia Re Group.
Pelatihan yang diadakan pada 27 Agustus 2024 ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia Re di menguatkan tata kelola perusahaan lalu memverifikasi bahwa seluruh organ perseroan mempunyai pemahaman yang digunakan selaras pada menjalankan tugas mereka. Pembinaan ini disertai oleh 20 peserta, terdiri dari BoC kemudian BoD Indonesia Re, Reasuransi Syariah Indonesia, juga ASEI.
Direksi merupakan organ penting di struktur Perseroan Terbatas (PT) yang dimaksud bertanggung jawab melawan jalannya pengelolaan perusahaan, termasuk pengelolaan harta kekayaan, bisnis, dan juga prospek risiko yang dimaksud kemungkinan besar terjadi dari kebijakan perusahaan yang diambil.
Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertindak untuk serta berhadapan dengan nama perusahaan, bukanlah untuk kepentingan pribadi, sehingga dia dilindungi dari tanggung jawab pribadi melawan langkah yang mana diambil, sejalan dengan tujuan bahwa langkah yang disebutkan dibuat dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang dimaksud cukup, serta untuk kepentingan perusahaan. Prinsip ini dikenal sebagai “Business Judgement Rule” (BJR).
Dalam lapangan usaha perasuransian, yang mana penuh dengan ketidakpastian lalu risiko, penerapan BJR menjadi krusial agar direksi dapat memproduksi kebijakan yang tersebut cepat juga tepat. Prinsip ini juga memicu klien ataupun cedant companies yakin akan stabilitas perusahaan reasuransi yang mana menopangnya.
“Industri asuransi menghadapi tantangan yang mana unik, di tempat mana tindakan yang mana diambil oleh Direksi harus mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk risiko keuangan, pangsa global, juga kepentingan para pemegang saham dan juga tertanggung. Latihan ini menjadi momen yang tepat untuk melakukan penyegaran di pengambilan keputusan, khususnya di proses perubahan fundamental perusahaan yang digunakan berada dalam kami jalankan. Dengan memahami serta menerapkan BJR secara tepat, kami berharap dapat terus menghasilkan langkah yang dimaksud tak semata-mata menguntungkan perusahaan tetapi juga sesuai dengan prinsip tata kelola yang tersebut baik,” ujar Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu.
Penerapan BJR juga berdampak pada pengelolaan risiko yang mana lebih lanjut baik di lapangan usaha reasuransi. Dengan proteksi hukum yang diberikan oleh BJR, direksi dapat lebih tinggi fokus pada pengembangan strategi perusahaan dan juga pengelolaan portofolio risiko. Dengan strategi bidang usaha yang digunakan kuat, perusahaan dapat memberikan jaminan stabilitas terhadap stakeholder. Melalui pelatihan ini, para pemimpin di dalam Indonesia Re dipersiapkan untuk memproduksi tindakan yang tidaklah hanya saja berdasarkan analisis risiko yang tersebut mendalam tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek hukum pada pengambilan keputusan.
Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai lalu Proses Produksi BPKP, Buyung Wiromo Samudro yang tersebut hadir sebagai narasumber memaparkan bahwa Business Judgement Rule (BJR) adalah standar perilaku yang tersebut harus dipegang oleh direksi pada pengambilan keputusan.
“Selama tindakan yang mana diambil direksi berdasarkan prinsip BJR, yang dimaksud mencakup kehati-hatian, itikad baik, kemudian bebas dari benturan kepentingan, maka para pemangku kebijakan mempunyai pemeliharaan hukum yang tersebut meminimalkan risiko tuntutan hukum pribadi apabila terjadi kerugian. Dalam konteks lapangan usaha ini, memahami serta mengaplikasikan BJR dengan benar dapat memberikan keamanan tambahan bagi perusahaan asuransi yang dimaksud ditopang risiko bisnisnya oleh Reasuransi,” ujarnya.
Hadir pula mengisi materi, Jaksa Agung Muda Perdata kemudian Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, R. Narendra Jatna yang dimaksud menyebut, “Korupsi dalam Indonesia banyak kali disalah artikan. Tujuan utama pemberantasan korupsi adalah untuk menjaga dari kerugian negara, salah satu indikatornya ialah, tercipta equal treatment kemudian equal opportunity melalui kompetisi yang tersebut adil dan juga pelayanan masyarakat yang mana baik. Perlu diingat, etika selalu berada dalam berhadapan dengan hukum, juga kita harus terus menegakkan standar etika yang mana tinggi di setiap tindakan.”
Pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman jajaran Komisaris serta Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Reasuransi Syariah Indonesia serta PT Asuransi Asei Indonesia terkait penerapan Business Judgement Rule di dalam lingkungan korporat juga untuk meningkatkan sinergi antara BoD serta BoC Indonesia Re Group di menjalankan tugas dan juga tanggung jawab mereka itu untuk menguatkan tata kelola perusahaan juga menurunkan risiko hukum yang dimaksud kemungkinan besar dihadapi.
