Berapa besaran pajak sepeda gowes motor listrik?

Motor listrik bermetamorfosis menjadi salah satu pilihan kendaraan yang dimaksud ramah lingkungan, motor listrik mengalami peningkatan popularitas di dalam Indonesia. Selain adanya bantuan subsidi dari pemerintah, biaya pajak yang digunakan dikeluarkan juga cenderung tambahan terjangkau dibandingkan motor berbahan bakar bensin.

Pajak untuk motor listrik telah dilakukan diterapkan sejak beberapa tahun setelah itu dengan besaran yang tersebut berbeda dari motor konvensional. Tarif pajak motor listrik yang digunakan lebih tinggi ekonomis, menciptakan sejumlah pengguna kendaraan beroda dua motor tertarik menggunakan motor listrik.

Motor listrik dikenakan pajak tahunan, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang wajib dibayar oleh setiap pemiliknya. Selain itu, pengguna motor listrik juga diharuskan membayar Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008.

Masyarakat harus membayar pajak motor listrik ke kantor SAMSAT sesuai dengan wilayah domisili mereka. Meskipun jumlah keseluruhan yang harus dibayar tertera pada STNK, berikut merupakan cara menghitung estimasi kemudian ketentuan pembayaran pajak sepeda gowes motor listrik.

Pajak STNK motor listrik terdiri dari dua komponen utama: PKB juga SWDKLLJ. Berikut penjelasan singkat tentang per individu komponen.

1. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

PKB merupakan pajak tahunan yang mana dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan (NJK). Tarif untuk motor listrik adalah maksimum 10% dari NJK, meskipun pemerintah seringkali memberikan insentif dengan mengempiskan tarif ini.

SWDKLLJ merupakan sumbangan yang dimaksud tiada secara langsung terkait dengan pajak. Besarannya tergantung pada jenis kendaraan lalu kapasitas mesin yang digunakan dikonversi dari daya listrik.

1. Pembebasan PKB juga BBNKB

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023, pemilik motor listrik murni baru (bukan hasil konversi) akan dibebaskan dari PKB kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Peraturan ini berlaku sejak 11 Mei 2023.

PMK Nomor 8 Tahun 2024 mengatur insentif PPN untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Pembelian motor listrik akan dikenakan PPN sebesar 1 persen dari nilai jual, jarak jauh lebih banyak rendah dibandingkan tarif normal yang mana mencapai 11 persen.

Beberapa pemerintah area juga memberikan insentif tambahan untuk motor listrik, seperti pengurangan PKB atau pembebasan biaya balik nama.

Meskipun ada pembebasan PKB dan juga insentif PPN, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masih harus dibayar. Besarannya bergantung pada jenis lalu kapasitas motor listrik yang dimaksud dimiliki.

Biaya pajak tahunan motor listrik sangat bergantung pada nilai tukar lalu jenisnya. Secara umum, estimasi biaya pajak tahunan berkisar antara 1,5 persen hingga 2,5 persen dari biaya jual kendaraan. Berikut merupakan perkiraan biaya untuk bervariasi kategori motor listrik:

1. Motor listrik terjangkau (Rp 15 juta) Estimasi pajak tahunan sekitar Simbol Rupiah 225.000 – Mata Uang Rupiah 375.000.

2. Motor listrik menengah (Rp 30 juta) Estimasi pajak tahunan sekitar Rupiah 450.000 – Mata Uang Rupiah 750.000.

3. Motor listrik premium (Rp 50 juta) Estimasi pajak tahunan sekitar Simbol Rupiah 750.000 – Simbol Rupiah 1.250.000.

Biaya pajak untuk setiap merek motor listrik identik juga tiada bervariasi. Untuk pengurusan STNK kemudian plat nomor motor listrik, biayanya berkisar antara 2 hingga 4 jt rupiah. Penggunawan belaka harus menyerukan KTP pada waktu membeli motor listrik, kemudian langkah-langkah selanjutnya akan dibantu oleh sales dalam tempat pembelian.