JAKARTA – Anindya Novyan Bakrie diangkat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029 di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang mana dilakukan pada Hari Sabtu (15/9/2024). Terpilihnya Anindya tentunya melengserkan Arsjad Rasjid sebagai ketua umum Kadin.
Anindya menegaskan bahwa jabatannya yang dimaksud Ia terima telah dapat sesuai aturan atauAnggaran Dasar dan juga Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
“Munaslub ini adalah inisiatif dari Kadin wilayah kemudian juga asosiasi atau sanggup disebut anggota luar biasa. Jadi merekalah yang menyebabkan panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, lalu hasilnya. Tentu kami ungkapkan bahwa semua yang digunakan dilaksanakan itu sesuai dengan AD/RT,” katanya pada konferensi pers dalam Menara Kadin, Ibukota Selatan pada Mingguan (15/9/2024).
Menanggapi terjadinya kubu Kadin antara dirinya dengan Arsjad, Anindya mengaku mengerti serta menegaskan tetap memperlihatkan akan terbuka untuk kubu lainnya. Ia menekankan bahwa dirinya menjadi Ketua Umum tidak hanya sekali untuk kelompok yang mana mendukungnya hanya tapi juga kelompok yang dimaksud lainnya.
“Tapi selalu terbuka. Karena bukanlah semata menjadi Ketua Umum, untuk yang digunakan hadir pada Munaslub itu, baik Kadin Daerah maupun asosiasi, juga juga pengurus, tapi untuk yang dimaksud lain juga. Karena tujuan Kadin untuk mempersatukan dunia usaha tidak sebaliknya, tentu kita akan membuka diri untuk tema teman yang dimaksud belum ada di dalam sini,” terangnya.
Anindya menyampaikan bahwa pihaknya akan bertekad untuk memberikan sumbangan positif untuk perkembangan kegiatan ekonomi nasional. Lebih jelas Ia mengungkapkan akan mensukseskan lalu melanjutkan kegiatan pemerintah ketika ini juga pemerintah terpilih Prabowo – Gibran.
Disisi lain, Arsjad Rasjid mengungkapkan dengan tegas bahwa Munaslub yang memutuskan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang dimaksud baru sebagai penyelenggaraan ilegal.
Arsjad mengatakan, pihaknya tetap saja berpegang teguh dengan AD/ART Kadin Indonesia. AD/ART Kadin, lanjut Arsjad, telah berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 serta Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2022.
“Hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dimaksud dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia kemudian Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022,” jelas Arsjad
Arsjad menegaskan, menghadapi dasar tindakan Kadin Indonesia yang digunakan menyatakan Munaslub Anindya Bakrie yang dimaksud sebagai ilegal akibat bukan berlandaskan AD/ART.
“Oleh dikarenakan itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk juga taat untuk ketentuan UU juga mandat AD/ART,” ujarnya.
