Asosiasi Ungkap Kendala Penyaluran Logistik yang dimaksud Perlu Dibenahi Prabowo

JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Penguraian Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian mengungkapkan berbagai kendala penyaluran logistik yang perlu dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto.
Paparan itu disampaikan Hedy di seminar rakyat bertajuk “Membedah Inisiatif Vital eksekutif Baru lalu Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar, di area Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Baca Juga: Pramono Pastikan Pertemuan Megawati dan juga Prabowo Terlaksana: Ditunggu Aja
Masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang digunakan belum memadai dalam seluruh wilayah. “Saat ini jalur logistik pada Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera lalu Pulau Jawa,” kata Hedy.
Masalah kedua adalah kemacetan, yang tersebut mempengaruhi waktu pengiriman, juga berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang dimaksud disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai USD4 miliar atau setara dengan 0,5% Sistem Domestik Bruto (PDB) Indonesia
Selain itu, kesulitan pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi serta muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL). Survei Ditjen Bina Marga 2017-2022, terdapat lebih besar dari 50 persen kendaraan ODOL.
“Banyak jalan kita pada keadaan rusak ya, ini permasalahan ODOL ini sampai sekarang enggak selesai,” kata Mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini.
Dengan banyaknya berbagai kesulitan penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy pun mengupayakan pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut. Dia memperlihatkan penyaluran logistik dalam negara-negara progresif di tempat Eropa.
Baca Juga: Prabowo Bakal Pidato dalam Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Pekerja
Di sana, penyaluran logistik yang digunakan melalui jalan raya cuma 70%. Sisanya, 20% menggunakan kereta api serta 10% melalui laut. Di sisi lain, Indonesia 90% masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.
“Kalau jarak dekat itu jalan memang benar efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang dimaksud lebih lanjut efisien. Kalau jarak sangat itu laut yang dimaksud lebih tinggi efisien dengan angkutan masalahnya,” kata Hedy.
Dia optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran yang tersebut punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih lanjut optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan bisa jadi dilanjutkan oleh pemerintahan yang tersebut baru ya,” kata dia.






