JAKARTA – Susu ikan belakangan menjadi topik yang dimaksud sedang hangat diperbincangkan.
Hal ini lantaran susu ikan menjadi salah satu pilihan pada acara penyediaan makan siang gratis yang mana diusung Calon Presiden serta Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sempat disebutkan juga bahwa susu ikan menjadi susu alternatif pengganti susu sapi.
Susu ikan merupakan item perubahan anak bangsa yang tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan serta Perikanan dengan Kementerian Koperasi serta UKM. Lantas, benarkah susu ikan dapat menjadi pengganti atau alternatif dari susu sapi?
Konsultan lalu ahli gizi Dr. Rita Ramayulis menegaskan, sebenarnya susu ikan tiada bisa saja disamakan dengan susu sapi. Karena keduanya mempunyai zat dan juga bahkan gizi yang tersebut berbeda. Namun, ia tak menampik jikalau susu ikan memang benar bisa jadi dibuat menyerupai susu sapi dengan proses tertentu.
“Tentu nggak sanggup digantikan ya. Karena keduanya dari substansi yang berbeda. Kandungan gizi yang digunakan berbeda juga. Tapi kalau sudah ada diproses secara bidang itu ia mampu dibikin menyerupai susu sapi. Tentu hanya bisa,” ujar Dr. Rita pada waktu dihubungi MNC Portal, Rabu (11/9/2024).
Namun, Dr. Rita menilai, hal yang disebutkan seharusnya tak perlu dilakukan. Mengingat, jikalau tujuan pemerintah untuk mencanangkan acara makan bergizi, susu sebenarnya bukanlah prioritas alias satu-satunya. Pasalnya, definisi makanan bergizi yakni yang digunakan miliki gizi seimbang yang mana didapatkan dari ragam makanan, tidak hanya sekali dari susu.
“Tapi kan harusnya tiada perlu diusahakan menyerupai susu sapi. Karena pada makanan gizi seimbang, kan nggak mesti harus berorientasi pada susu. Kan makanannya yang dimaksud bagus itu adalah gizi seimbang, dan juga kalau untuk anak-anak bukan boleh kurang protein juga kalsium,” tuturnya.
“Nah pemenuhan protein kemudian kalsium itu kan bisa jadi didapatkan dari ragam makanan. Tidak semata-mata dari susu tok,” lanjut dia.
Dr. Rita justru menyarankan pemerintah agar pemberian susu yang dimaksud diselaraskan dengan edukasi terkait pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang mana bersifat ‘real food’ alias tidak ada melalui proses pengolahan industri.
“Jadi ketika kemudian ada salah satu acara yang mengharuskan pemberian susu, lalu susu tak tercukupi misalnya, harusnya programnya dapat diselaraskan dengan pangan lokal yang ada. Dengan pangan-pangan yang tersebut real food begitu ya,” tegasnya.
“Jadi bukan mesti harus dipaksakan menciptakan sesuatu yang mana menyerupai susu itu sendiri. Karena kalau disebutkan pengganti itu nggak tepat. Tapi kalau disebut sebagai oh ia salah satu minuman bergizi kok, untuk melengkapi makanan bergizi, itu boleh-boleh saja,” pungkas Dr. Rita.
