JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan perihal pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Angka yang disebutkan turun radikal dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.
Penurunan pagu anggaran yang dimaksud menurutnya hal yang mana biasa pada transisi pemerintahan. Basuki menyinggung perihal pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga semata-mata Rp75 triliun.
“Itu kan seperti persis pada ketika Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan menerbitkan file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang tersebut memberi ruang fiskal untuk Presiden terpilih untuk mengalokasikan,” kata Basuki ketika ditemui di dalam kantornya, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN pada 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?
Menurut ia penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang benar sengaja diadakan oleh otoritas untuk memberikan ruang fiskal yang mana lebih besar luas untuk Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan kegiatan prioritasnya.
Meski demikian, Basuki mengungkapkan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 yang dimaksud masih berbentuk pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran yang dimaksud bisa saja ditambah, tergantung arah kegiatan presiden terpilih Prabowo – Gibran.
“Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, juga Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang tersebut disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa acara pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang dimaksud tersebar dalam seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang tersebar di area seluruh Indonesia.
Sedangkan lewat anggaran tersebut, penyelenggaraan jalan tol akan terpencil lebih besar kecil dari apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 perkembangan jalan tol yang dimaksud dilaksanakan menggunakan APBN totalnya hanya saja 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran otoritas akan lebih lanjut banyak ada dukungan proses pembuatan yang digunakan akan dikerjasamakan dengan badan usaha.
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang digunakan membidangi urusan konektivitas jalan juga jembatan juga akan datang menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi juga penyelenggaraan jembatan.
