JAKARTA – Dewan Daerah Perkotaan Amsterdam sudah melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi Telegram di telepon kantor mereka itu lantaran takut dimata-matai.
Seperti dilansir dari BNR, mengutip Alexander Scholtes, Anggota Dewan Daerah Perkotaan yang tersebut bertanggung jawab melawan kebijakan teknologi informasi kota tersebut.
Scholtes mengonfirmasi terhadap stasiun radio yang dimaksud bahwa larangan yang disebutkan diterapkan pada akhir April, walaupun hingga pada waktu ini belum diberitahukan ke publik.
Dia mengatakan, “aktivitas kriminal pada perangkat lunak serta risiko spionase” sebagai alasan utama tindakan tersebut, menurut laporan tersebut,”
Pejabat yang dimaksud juga menggambarkan Telegram sebagai “tempat berlindung yang dimaksud aman bagi peretas, penjahat dunia maya, dan juga pengedar narkoba,” lapor BNR.
Meskipun Telegram awalnya dibuat di area Rusia, kantor pusatnya sekarang ini berlokasi di area Dubai kemudian perusahaan yang dimaksud resmi terdaftar di tempat Kepulauan Virgin.
Laporan juga menyebutkan bahwa kota-kota lain di area Belanda belum memberlakukan larangan sama terhadap Telegram.
Juni lalu, surat kabar Belanda NL Times melaporkan bahwa Dewan Daerah Perkotaan Amsterdam akan berhenti menggunakan kamera buatan China oleh sebab itu perasaan khawatir terhadap pelanggaran hak asasi manusia serta spionase. Kamera buatan Tiongkok diperkirakan akan dihapuskan secara bertahap pada waktu lima tahun.
