JAKARTA – eksekutif mempercepat perubahan struktural digital layanan rakyat dengan membentuk Ina Digital, sebuah entitas yang tersebut bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah.
Pembentukan Ina Digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga mempermudah akses penduduk terhadap layanan pemerintah. Ina Digital didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital lalu Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Entitas ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2024 dan juga dikelola oleh Peruri bekerja mirip dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa Ina Digital akan mengintegrasikan ribuan program yang dimaksud tersebar dalam berbagai kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan rakyat untuk tak perlu mengisi data berulang kali ketika mengakses berbagai layanan.
“Ina Digital menjamin layanan digital yang digunakan terpadu juga mudah diakses oleh publik tanpa proses yang mana rumit,” ujar Anas pada pernyataannya, Rabu (14/8/2024).
Sebagai langkah awal, 15 kementerian lalu lembaga telah dilakukan melakukan penandatanganan komitmen untuk memperkuat integrasi layanan digital ini. Sembilan di tempat antaranya termasuk di sektor Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, lalu administrasi kependudukan.
Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, mengungkapkan bahwa Ina Digital sedang mengembangkan tiga pengembangan digital yang mana akan saling terintegrasi, terdiri dari portal serta aplikasi mobile yang digunakan ditujukan untuk penduduk juga instansi pemerintah.
Portal serta aplikasi mobile yang disebutkan akan memungkinkan rakyat mengakses berbagai layanan publik, sementara instansi pemerintah dapat mengakses layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik di dalam pusat maupun daerah.
Ina Digital juga menggunakan Sistem Penghubung Layanan eksekutif (SPLP) untuk membantu pertukaran data antar sistem lalu aplikasi. Untuk mempermudah kemudian mengamankan akses, Ina Digital mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kunci akses tunggal otentikasi, yang tersebut memungkinkan pengguna untuk bukan perlu menyebabkan akun atau mengisi data berulang kali ketika mengakses layanan yang berbeda.
Proses keamanan diperkuat dengan enkripsi data berlapis juga penerapan multi-factor authentication (MFA) untuk memverifikasi verifikasi data kemudian identitas berjalan aman. Proses pengembangan ini diawasi oleh Badan Siber juga Sandi Negara (BSSN) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PERURI juga pemerintah.
