Pj Pengelola Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer pada DKI Jakarta Jadi KKI
Jakarta – Penjabat (Pj) Pengelola DKI DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempertimbangkan permintaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak untuk mengangkat semua guru honorer ke kontrak kerja individu (KKI).
Heru mengungkapkan ketika ini 4.127 guru honorer itu nasibnya sedang dipertimbangkan. “Ini yang digunakan nanti saya minta Kepala Disdik koordinasi dengan Sekda (bahas anggaran). Tentu dengan persetujuan DPRD,” kata Heru usai rapat paripurna ke Kantor DPRD DKI Ibukota pada Kamis, 25 Juli 2024.
Pertimbangannya menurut Heru harus segera diproses oleh sebab itu akan lebih lanjut baik apabila semua guru honorer diangkat pada 2024 ini. Sebelumnya, pembahasan itu telah dilakukan dilaksanakan pada 20 Juli 2024. Heru mengatur rapat sama-sama Dinas Pendidikan untuk memutuskan memberi wadah untuk 4.127 guru honorer membuka pendaftaran Dapodik pada 2024 ini. Selain itu Pemprov membuka 1.700 kuota KKI.
“Kemarin kan kami lihat anggarannya 1.700 (kuota). Tapi usulan hari ini saya juga berpikir seperti itu (mengangkat semua guru honorer). Tapi mekanisme tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui,” kata Heru.
Sebelumnya, Jhonny memohonkan semua guru honorer harus diangkat KKI lantaran APBD DKI DKI Jakarta sebesar Simbol Rupiah 81,7 triliun. Jika guru honorer digaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) maka masih cukup. UMP DKI Ibukota Indonesia ketika ini sekitar Rupiah 5,06 juta. Pertimbangannya, guru honorer ketika ini belaka digaji ada yang tersebut Mata Uang Rupiah 300 ribu, Rupiah 500 ribu atau berbeda-beda tergantung kebaikan kepala sekolah.
“Kita lihat prosesnya ya, lebih lanjut baik seperti itu,” tuturnya.
Saat ditanya berapakah kisaran upah guru KKI. Heru memohonkan menanyakan ke Dinas Pendidikan apakah penggajian sesuai UMP.
“Nah itu teknis tanya identik Dinas Pendidikan sesuai UMP,” tuturnya.
Sebelumnya, Jhonny memohonkan tahapan pengangkatan guru honorer kontrak kerja individu (KKI) nantinya tiada usah melalui tes yang tersebut panjang. Sebab, kata Jhonny, merek sudah ada terbukti mengajar bertahun-tahun.
“Enggak usah, ngapain tes. Mereka sudah ada ngajar kok. Berarti kalau merek diterima mengajar sudah ada punya pengalaman,” kata Jhonny dihubungi melalui telepon pada Selasa malam, 23 Juli 2024.
Dia mengemukakan itu merespons masalah rencana Dinas Pendidikan mencari solusi nasib guru honorer yang tersebut terkena kebijakan cleansing atau pemutusan kontrak sepihak.
Sebelumnya Dinas Pendidikan berencana membuka 1.700 kuota pendaftaran KKI pada Agustus 2024. Padahal jumlah agregat guru honorer di dalam Ibukota ketika ini 4.127 orang. Sisanya 2.427 diminta bergabung mendaftar Pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kuota 1.900 orang. Mereka akan bersaing dengan guru diseluruh Indonesia. Kemudian sisanya lagi diminta mempersiapkan diri untuk pendaftaran tahun depan.
Jhonny menyatakan rencana itu terlalu ribet, oleh sebab itu anggaran pendapatan juga belanja area atau APBD 2024 dianggap cukup untuk mengangkat 4.127 guru honorer apabila penggajiannya berdasarkan upah minimum provinsi atau UMP. Pada 2024 UMP Ibukota pada waktu ini sekitar Simbol Rupiah 5, 06 juta. Alasan Jhonny memohonkan semua guru honorer diangkat secara langsung akibat akan terjadi penumpukan dengan lulusan baru nantinya. Padahal guru yang pensiun juga banyak.
“Anggaran kita (Jakarta) cukup sebesar Simbol Rupiah 81,7 triliun. Ini adalah tinggal bagaimana cara Dinas Pendidikan menyakinkan pimpinannya saja,” ujarnya.
Sejauh ini sepengetahuan Jhonny, APBD DKI Ibukota dominan diluangkan untuk sektor kesegaran serta pendidikan. Menurut dia, untuk dana-dana hibah bisa jadi dialokasikan untuk menangguhkan dana pengangkatan guru honorer. “Karena kasihan banget guru-guru Ibukota Indonesia ini digaji berdasarkan kebaikan kepala sekolah. Masak ada yang mana Mata Uang Rupiah 300 ribu, Rupiah 500 ribu, Rupiah 1 jt atau Rupiah 1,5 juta,” ujarnya.
Menurut dia, Pemprov DKI DKI Jakarta seharusnya menjadi teladan yang mana baik untuk tempat lain oleh sebab itu APBD-nya tertinggi, sehingga harus dihadiri oleh dengan kesejahteraan guru yang digunakan terjamin. “Jadi memang benar kontrak guru honorer dihilangkan,” ucapnya.
Artikel ini disadur dari Pj Gubernur Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Jakarta Jadi KKI
