untuk menciptakan ekosistem digital yang tersebut menyokong inovasi, melindungi hak, menjamin inklusivitas, dan juga meningkatkan daya saing global
Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengusulkan tujuh perubahan kebijakan digital yang dimaksud dapat dipertimbangkan ke depan.
Tujuh proposal kebijakan yang dimaksud terangkum di Policy Communique atau Komunike Kebijakan DigiWeek.
"Visi umum yang tersebut melandasi rekomendasi-rekomendasi yang disebutkan adalah untuk menciptakan sistem ekologi digital yang memacu inovasi, melindungi hak, menjamin inklusivitas, juga meningkatkan daya saing global,” kata ketua eksekutif CIPS Anton Rizki Sulaiman pada Press Briefing CIPS DigiWeek 2024 ke Jakarta, Jumat.
Dalam proposal 1, CIPS merekomendasikan peningkatan koregulasi lalu adopsi instrumen penyusunan kebijakan yang dimaksud inovatif, seperti regulatory sandbox.
Proposal 2, melindungi kebebasan berpendapat kemudian kebebasan internet, juga berfokus pada keamanan pengguna di pendekatan untuk memoderasi ranah digital.
Proposal 3, Anton merekomendasikan pemanfaatan perjanjian Kerangka Kerja Kondisi Keuangan Digital ASEAN untuk mendongkrak daya saing global Negara Indonesia kemudian memperdalam integrasi lingkungan ekonomi regional.
“Hal ini akan memaksimalkan prospek e-commerce lintas negara pada ASEAN sehingga memberikan pilihan yang dimaksud lebih lanjut beragam untuk barang jadi, barang setengah jadi, kemudian jasa untuk konsumen serta UMKM,” ujarnya.
Proposal 4, CIPS memprioritaskan pemeliharaan privasi data pribadi komunitas dengan meningkatkan ketahanan siber lalu mengadopsi praktik-praktik keamanan data yang digunakan kuat.
Lebih lanjut, Anton memaparkan proposal 5, menerapkan pendekatan partisipatoris yang tersebut bersifat bottom-up untuk menguniversalkan akses terhadap internet berkualitas kemudian menjembatani kesenjangan digital.
Proposal 6, CIPS mengusulkan meningkatkan ketahanan infrastruktur digital juga memungkinkan penanaman modal untuk mempersiapkan metamorfosis digital Tanah Air di dalam masa depan.
Kemudian proposal 7, CIPS merekomendasikan perubahan digital yang tiada meninggalkan siapapun.
Lebih lanjut, Anton menjabarkan, menurut BPS, 57 jt penduduk Negara Indonesia tiada mempunyai akses internet, menurut survei yang diwujudkan pada 2024 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Siber Indonesia.
Selain itu, 28 jt penduduk Indonesi atau sekitar 1 dari 10 warga memiliki disabilitas pada 2020.
“Ini adalah bilangan bulat besar yang tiada bisa jadi diabaikan, teristimewa sebab mayoritas dari mereka berada pada usia produktif dengan jumlah kali kegiatan konsumsi yang tersebut tinggi,” tuturnya.
Pada kesempatan yang digunakan sama, Koordinator Ekosistem kemudian Pemanfaatan Teknologi Pengetahuan dan juga Komunikasi (TIK) Direktorat Ketenagalistrikan Pertelekomunikasian lalu Informatika Bappenas Andianto Haryoko mengungkapkan pemerintah sedang memfokuskan untuk perubahan ekonomi digital.
Perekonomian digital, menurutnya, dapat berubah menjadi salah satu langkah Indonesia untuk pergi dari dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
“Perkembangan kegiatan ekonomi digital dapat menyumbang hingga 2,8 triliun dolar Amerika Serikat tambahan terhadap kegiatan ekonomi Indonesi pada 2040,” tuturnya.
Artikel ini disadur dari CIPS usulkan 7 inovasi untuk kebijakan digital RI
