JAKARTA – Menteri Daya dan juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja memproduksi proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional lalu rutinitas dalam Kementerian ESDM serta sisanya Rp4,2 triliun untuk mendirikan jaringan pipa gas kemudian yang digunakan lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) cuma menyepakati Rencana Kerja kemudian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Daya serta Narasumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga total ini lebih lanjut kecil dari anggaran yang dimaksud disepakati di Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang tersebut lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, dikarenakan anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah terjadi disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya memohon Komisi VII untuk menimbulkan kesimpulan rapat yang kemudian disampaikan untuk umum terkait anggaran yang dimaksud bukan disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita menyebabkan juga di risalah rapat seharus menyampaikan terhadap masyarakat jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak dapat kerja,” jelasnya di Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang mana tidaklah disetujui oleh Banggar maka beberapa acara yang tersebut telah dilakukan disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek di setahun ke depan. Salah satunya proyek pembangunan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 juga pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang digunakan jikalau bukan dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu sudah ada melakukan tender kemudian telah selesai. Dan kalau tiada dianggarkan artinya memang sebenarnya kita khususnya Kementerian Keuangan kemungkinan besar sengaja untuk memproduksi acara ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan terhadap Komisi VII DPR RI untuk tidaklah bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran bukan juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita menimbulkan catatan. Tapi andaikan pun tak ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tiada ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan terhadap umum bahwa pipa ini gak mampu berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang digunakan mandek,” pungkas Bahlil.
