JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan, PNS yang digunakan akan dipindahkan ke Ibu Perkotaan Nusantara ( IKN ) masing-masing akan mendapatkan 1 unit apartemen .
“Hunian bagi ASN tempatnya sangat nyaman menurut saya untuk ASN serta sudah ada diputuskan Presiden satu keluarga satu unit tiada lagi sharing,” kata beliau MenpanRB, Azwar Anas pada keterangan resmi, Hari Jumat (13/9/2024).
Adapun spesifikasi apartemen yang akan diterima oleh ASN, yaitu setiap unit hunian ASN di tempat IKN miliki 1 kamar mandi lalu 3 kamar, dalam mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.
Terdapat juga ruang tamu, ruang makan, dapur kemudian ruang cuci piring. Hunian menerapkan smart home system, dimana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.
Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah total tower yang tersebut ditargetkan akan tersedia 47 Tower Hunian yang mana terdiri melawan sekitar 2.820 Unit Hunian. Dari 47 Tower tersebut, jumlah total tower yang tersebut akan ditempati untuk Pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 Tower atau sekitar 1.740 Unit Hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/ anggota Polri.
Lebih lanjut mantan Kepala LKPP ini menyatakan apabila hunian ASN yang digunakan nyaman serta lokasi yang dimaksud dekat dengan sumbu kebangsaan IKN, dapat dimanfaatkan oleh ASN untuk berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat perkantoran.
“Sekarang telah ada 560 unit yang digunakan sudah ada siap, dan juga Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital kemudian kualitasnya juga baik untuk ASN,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anas meninjau kamar tinggal di dalam salah satu tower hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) yang digunakan berada di area Kawasan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN), Wilayah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Peninjauan dilaksanakan usai hadir di Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, dihadiri oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin juga para menteri dan juga kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju.
