JAKARTA – Kementerian Koordinator Sektor Maritim serta Penyertaan Modal (Kemenko Marves) menggerakkan penerapan kebijakan berbasis-bukti publik dapat semakin familiar dengan permasalahan polusi udara. Caranya dengan mengetahui sumber emisi yang dimaksud menjadi penyulut polusi.
“Dengan data ilmiah, kita bisa jadi menjelaskan bahwa hambatan polusi udara adalah kesulitan dengan lalu semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat di pernyataannya, disitir Selasa (10/9/2024).
Baca Juga: Tiga Strategi Terobosan Pengendalian Zat Berbahaya Udara Bebas pada Indonesia
Menurut beliau data pemerintah menunjukkan apabila polusi udara di tempat Ibukota Indonesia masih disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Sebab itu, Kemenko Marves berupaya untuk meningkatkan standar unsur bakar sebelum akhir masa pemerintahan.
Meskipun Indonesia sudah ada menerapkan juga memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi material bakar yang tersebut berada pada bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan unsur bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.
EURO4 adalah standar yang dimaksud menetapkan batas pada polutan pada emisi gas buang kendaraan bermotor dari pembakaran komponen bakar, seperti sulfur serta karbon monoksida, kemudian nitrogen oksida.
Rachmat juga menyampaikan Indonesia telah terjadi memberikan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik juga merencanakan penyelenggaraan kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua kebijakan ini akan membutuhkan waktu lalu perencanaan yang mana baik.
Sementara itu, Penasihat ClimateWorks Foundation lalu ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan kemudian riset. “Memantau kualitas udara membutuhkan penghitungan (komponen kualitas udara). Untuk itu, harus ada penetapan parameter yang tersebut dapat menjadi alat ukur,” kata beliau di lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang diselenggarakan Clean Air Asia kemudian ViriyaENB dalam Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, khususnya pada sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang digunakan menyamaratakan tempat antara perusahaan yang digunakan berjuang menghurangi emisinya dengan perusahaan yang tersebut enggan menekan emisi.
Terakhir, dibutuhkan inovasi perilaku untuk menyokong rakyat dapat memunculkan lebih banyak sedikit emisi, misalnya melalui pembuatan kebijakan rendah emisi.
