PLTU Batubara Jadi Disuntik Mati? Ini adalah Kata Bahlil

JAKARTA – Menteri Energi kemudian Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan sikap pemerintah Indonesia pada pemanfaatan batubara sebagai sumber energi harus tetap memperlihatkan sejalan dengan komitmen kebijakan Net Zero Emission (NZE).
Langkah konkrit yang akan diambil terkait pemanfaatan batubara di pembangkit listrik meliputi pengurangan secara bertahap juga penerapan Clean Coal Technology (CCT) pada pembangkit yang mana masih beroperasi.
“Seiring dengan upaya Indonesia menuju net zero, kami berikrar untuk menegaskan keamanan pasokan energi di negeri masih terjaga. Batubara akan masih mempunyai perannya sesuai dengan bauran energi kita. Namun menuju net zero akan didukung oleh kebijakan, investasi, kemudian teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ramah lingkungan,” jelas Bahlil di area Acara Coaltrans Asia 2024 pada Bali, Mulai Pekan (9/9/2024).
Terkait dengan kebijakan PLTU, lanjut Bahlil, pemerintah pada waktu ini sedang menyusun peta jalan pemensiunan dini PLTU berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Daya Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.Sebanyak 13 PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini secara bertahap dengan mempertimbangkan keekonomian dan juga tak mengakibatkan gejolak kekurangan pasokan dan juga kenaikan tarif listrik.
Sedangkan untuk PLTU yang digunakan beroperasi akan diterapkan teknologi CCT, antara lain dengan mengimplementasikan teknologi supercritical lalu ultra-supercritical.
Terdapat 7 tujuh PLTU batubara yang mana telah terjadi beroperasi menggunakan teknologi supercritical dan juga ultra supercritical dengan total kapasitas 5.455 MW, yaitu PLTU Cirebon (660 MW), PLTU Paiton 3 (815 MW), PLTU Cilacap 3 (660 MW), PLTU Adipala (660 MW), PLTU Banten/LBE 1 (660MW), PLTU Jawa 7 Unit 1 (1.000 MW) serta PLTU Jawa 8 (1.000 MW).
Pemerintah juga merencanakan untuk mengembangkan PLTU batubara dengan menggunakan teknologi boiler ultra-supercritical pada sembilan lokasi di tempat Pulau Jawa dengan total kapasitas sebesar 10.130 MW sampai dengan tahun 2028 atau sebesar 37,43 % dari total perencanaan PLTU batubara.
Selain menyokong PLTU menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti CCT, Kementerian ESDM menggerakkan pula pelaksanaan cofiring (pencampuran materi bakar) PLTU batubara dengan biomassa. Apalagi Indonesia mempunyai kemungkinan besar di pengembangan sumber energi yang dimaksud lantaran memiliki perkebunan sawit yang dimaksud dapat diolah menjadi biomassa. Strategi ini terbukti dapat mengempiskan emisi yang dihasilkan oleh PLTU.
Saat ini hampir 60% atau sekitar 91 GW pembangkit listrik Indonesia berasal dari batubara. Oleh akibat itu, pemerintah menyadari bahwa pengurangan pengaplikasian batubara sebagai sumber energi utama di dalam Indonesia perlu diadakan dengan penuh kehati-hatian. Bahlil juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan transisi yang digunakan adil kemudian bertahap dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, masyarakat, juga sektor yang digunakan bergantung pada batubara.
“Hal yang disebutkan termasuk mengembangkan strategi untuk melatih ulang pekerja, mendiversifikasi sektor ekonomi lokal, dan juga berinvestasi di dalam sektor baru yang mana dapat menggantikan kontribusi sektor ekonomi batubara,” tutupnya.






