JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka prospek reshuffle kabinet usai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini lalu Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menyebut, jabatan menteri merupakan tugas negara. PDI Perjuangan turut membantu Presiden Jokowi di merancang pemerintahan selama dua periode. Kader PDI Perjuangan akan menjalani tanggung jawab hingga akhir bila ditunjuk kembali untuk mengisi kursi kabinet yang dimaksud kosong.
“Artinya pada ketika ditugaskan menjadi menteri, maka fungsi yang tersebut dilaksanakan adalah fungsi tugas kenegaraan, sehingga kalau misalnya kami diberikan penugasan tersebut, sebagai kader partai tentu harus melaksanakan hingga tuntas tanggung jawabnya,” tutur Seno, Hari Sabtu (7/9/2024).
Kendati demikian, Seno tak persoalkan bila kader PDI Perjuangan yang tersebut masih duduk di tempat kabinet harus terkena reshuffle. Pasalnya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogtatif presiden.
“Apabila ada keinginan untuk memberhentikan kader-kader kami di area pada jabatan resmi kenegaraan tentunya itu menjadi hak prerogatif presiden, silakan cuma apabila merasa sudah ada tidak ada memerlukan pemikiran kerja dan juga jasa dari para kader kami,” ucap Seno.
“Tetapi apabila tidak, kami akan melaksanakan tanggung jawab hingga tuntas. Kader berkat partai diminta untuk berazam dengan melaksanakan tugas negara sampai tuntas, pertanggungjawaban sampai tuntas,” imbuhnya.
Seno menyampaikan alasan dua kadernya yakni Risma dan juga Pramono memilih mundur dari kabinet lantaran tak ingin membagi fokus di area dua tanggung jawab berbeda. Apalagi, Risma serta Pramono ditugaskan dengan segera maju di tempat Pemilihan Kepala Daerah 2024 oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
“Kami tak ingin terbagi fokusnya dengan melaksanakan dua tanggung jawab sekaligus yang mana sama-sama penting. Maka tentu belaka pada waktu ditugaskan menjadi kepala wilayah memutuskan untuk mundur, Mas Pram misalnya kemudian juga Bu Risma,” ucap Seno.
Risma dan juga Pramono mendapat tugas agar dapat terus turun ke publik untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. “Maka diperlukan suatu langkah yang sifatnya fokus terhadap penugasan partai yang tersebut diberikan sebagai calon gubernur, maka tentu cuma harus mengurus mundur dari jabatan menteri. Ya itu bentuk gentlemen yang dimaksud saya rasa menjadi satu komitmen untuk fokus pada penugasan sebagai calon kepala daerah,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi sinyal segera merombak atau reshuffle kabinet di waktu dekat. Hal ini setelahnya kedua Risma mundur dari Menteri Sosial dan juga Pramono Anung menanggalkan jabatan Sekretaris Kabinet.
