JAKARTA – otoritas sedang menggodok Rancangan Peraturan Menteri Bidang Kesehatan (Permenkes) tentang Pengamanan Barang Tembakau dan juga Rokok Elektrik. Rancangan ini disinyalir merupakan amanat dari Framework Convention Tobacco Control (FCTC). Padahal, Indonesia tidak ada pernah meratifikasi FCTC akibat Indonesia berbeda dari negara lainnya.
Juru Bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Moddie Alvianto Wicaksono mengungkapkan Permenkes hanyalah sebuah item kepanjangan tangan dari FCTC. “Jika Permenkes memang sebenarnya benar-benar kepanjangan tangan dari FCTC, mirip semata Permenkes menodai bahkan sengaja mengakali pemerintah. Sebab, negara ini tidak ada pernah menyetujui secara resmi FCTC,” kata Moddie pada siaran persnya, Hari Jumat (6/9/2024).
Moddie mengatakan, pemerintahan Indonesia baru hanya mengeluarkan PP No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17/2023 tentang Kesehatan. PP ini sudah pernah mengatur segala seluk beluk yang mana berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau dari hulu hingga hilir. Dari produksi, distribusi hingga konsumsi.
Peraturan yang disebutkan mengatur beberapa hal yang di dalam antaranya pelarangan perdagangan rokok eceran, melarang materi tambahan selain tembakau, pengaturan iklan baik hingga inovasi desain lalu kemasan bungkus rokok. Khusus yang terakhir, Kementerian Kesejahteraan berupaya mencampuri urusan lebih tinggi terpencil dengan mengeluarkan Rancangan Permenkes.
Dalam Rancangan Permenkes tersebut, Kemenkes ingin mengadopsi desain kemudian kemasan rokok luar negeri seperti Inggris Raya dan juga Australia untuk diimplementasikan ke Indonesia. Sebagai contoh, pemakaian warna Pantone 448 C yang digunakan mana adalah warna terjelek di area dunia.
Tidak semata-mata pengubahan warna melainkan juga pengubahan ukuran peringatan serius gambar kondisi tubuh menjadi 50% dan juga cuma boleh ada gambar tersebut. Bahkan, ada penambahan informasi terdiri dari layanan berhenti merokok.
“Tidak dapat dimungkiri bahwa rancangan Permenkes ini mengadopsi dari luar negeri. Dari warna hingga peletakan informasi. Tampaknya Kemenkes tidaklah punya pembangunan kuat sehingga harus mengekor apa yang dimaksud dijalankan oleh United Kingdom serta Australia,” tambahnya.
Oleh sebab itu, KNPK mendesak pemerintah supaya peraturan ini tidak ada disahkan. Selain dikarenakan Indonesia tak punya hubungan apa pun dengan FCTC, Indonesia punya kemandirian yang mana kuat juga itu bernama kretek. Dari kretek lah, jutaan orang (pedagang asongan, buruh pabrik, hingga pekerja kreatif) terus hidup dan juga saling menghidupi satu dengan lainnya.
Kemudian, pemerintah perlu mengambil tindakan mengenai kebijakan yang mana akan merusak bahkan membinasakan Industri Hasil Tembakau. Pertama, dibatalkannya Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Barang Tembakau lalu Rokok Elektrik.
Kedua, tidaklah melibatkan kepentingan asing pada mengatur kebijakan Industri Hasil Tembakau oleh sebab itu Indonesia miliki kemandirian yang digunakan kuat, serta itu tercermin melalui kretek. “Pemerintah Indonesia harus tegas. Kita punya kemandirian juga kedaulatan yang digunakan kuat. Kretek yang dimaksud kita miliki berbeda dari lainnya. Sudah semestinya kita tiada diatur-atur asing,” tandasnya.
